Skip to content

Hampir Separuh Wilayah Kaur Dikuasi Investor, Ekonomi Warga Lokal Kian Melorot

Unsur esensial untuk tanaman kelapa sawit.

KAUR || NUSANTARAMAILS.COM –
Gelombang ekspansi investor skala besar di Kabupaten Kaur kini memasuki babak baru yang memicu kekhawatiran masyarakat. Dalam satu dekade terakhir, penguasaan lahan oleh perusahaan mulai dari sektor perkebunan, pabrik CPO, PLTMH dan tambak udang terus meluas hingga disebut-sebut mendekati separuh wilayah kabupaten.

Di sisi lain, kondisi ekonomi warga lokal justru semakin menurun akibat minimnya akses terhadap ruang usaha dan terbatasnya lahan produktif.

Sejumlah tokoh masyarakat menilai fenomena ini sebagai “ketimpangan yang tidak terkendali”.

Mereka menyebut pergerakan investasi di Kaur bukan sepenuhnya membawa kesejahteraan, melainkan turut menyempitkan ruang ekonomi masyarakat desa yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perikanan.

“Dulu kami memiliki banyak lahan garapan, sekarang perlahan habis karena masuknya perusahaan. Lahan yang tersisa tidak cukup untuk menopang ekonomi keluarga,” ungkap seorang petani di Kabupaten Kaur, Senin (8/12/2025).

Pemerintah daerah sebenarnya mendorong investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi, namun implementasinya di lapangan belum menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat lokal.

Banyak warga menilai keterlibatan mereka dalam rantai ekonomi perusahaan masih minim, sehingga perputaran uang besar justru tidak mengalir ke kantong masyarakat sekitar.

Di beberapa kecamatan, warga bahkan mengeluhkan menurunnya hasil panen serta hilangnya pekerjaan musiman akibat konversi lahan yang masif. Kondisi ini diperparah dengan harga komoditas pertanian yang tidak stabil, membuat daya beli masyarakat semakin tertekan.

Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah korektif.

“Investasi harusnya tumbuh bersama ekonomi masyarakat lokal, bukan malah menciptakan ketimpangan baru. Perlu regulasi yang lebih adil dan pengawasan kuat agar ekspansi investor tidak menyingkirkan hak-hak masyarakat,” ujarnya.

Berbagai pihak kini mendesak adanya audit tata kelola perizinan serta pemetaan ulang kawasan yang sudah dikuasai perusahaan. Selain itu, masyarakat meminta pemerintah kabupaten memperluas program pemberdayaan ekonomi lokal untuk mengimbangi dominasi modal besar.

Di tengah pesatnya perkembangan investasi, suara masyarakat kecil semakin lantang: mereka ingin pembangunan yang tidak hanya memperindah statistik, tetapi benar-benar mengangkat kesejahteraan warga Kaur dari akar rumput.(yti)

Article topics

One comment

Tinggalkan Balasan