PENYULUH Pertanian, dalam bayangan ideal kita, adalah sosok yang akrab dengan tanah, bercakap hangat dengan petani, dan menyampaikan ilmu pertanian dari teori ke praktik lapangan.
Tapi kenyataannya, banyak penyuluh justru lebih sering berada di depan komputer, mengurus laporan, menyalin data bantuan, menyiapkan dokumentasi proposal, dan menyusun berita acara pelatihan yang kadang bahkan tidak pernah benar-benar terjadi.
Pertanyaannya, apakah penyuluh pertanian hari ini masih menjadi penggerak perubahan di lapangan, atau sudah berubah menjadi operator program dan admin laporan?
Padahal, kalau kita lihat kembali ke dasar filosofis penyuluhan pertanian, tujuan utamanya bukanlah soal distribusi bantuan. Dalam teori klasik yang dikenal dengan pendekatan tiga Better, yaitu Better Farming, Better Business, dan Better Living.
Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup petani melalui pengetahuan, keterampilan, dan perubahan pola pikir. Bukan hanya memperkenalkan benih baru, tetapi mengubah cara pandang petani terhadap pertanian itu sendiri.
Namun sayangnya, semangat ini perlahan luntur dalam praktik di lapangan. Penyuluhan berubah menjadi rutinitas administratif yang digerakkan oleh proyek, bukan oleh kebutuhan nyata masyarakat tani.
Better Farming, sebagai pilar pertama, seharusnya membekali petani agar mampu mengelola lahannya secara mandiri dan ilmiah. Petani didorong untuk mengenali karakteristik tanahnya, memilih teknologi tepat guna, serta memahami kapan dan bagaimana menanam dengan efisien.
Tapi realitas hari ini menunjukkan, banyak petani justru lebih akrab dengan istilah kapan bantuan turun, daripada memahami apa itu pH tanah atau rotasi tanaman.
Data dari BPS tahun 2023 menunjukkan hanya 21,4% petani yang pernah mengikuti pelatihan pertanian dalam setahun terakhir. Artinya, lebih dari 78% petani tidak tersentuh proses edukasi pertanian yang seharusnya menjadi tugas inti penyuluh.
Kondisi ini semakin parah karena pelatihan yang tersedia pun kerap kali hanya bersifat formalitas. Modulnya itu-itu saja, cara penggunaan pupuk kimia, cara menyemprot pestisida, atau cara mengisi formulir bantuan.
Hampir tidak ada materi yang membahas konservasi tanah, pertanian ramah lingkungan, atau manajemen risiko iklim, padahal tantangan pertanian kita hari ini sudah jauh lebih kompleks dari sekadar hama dan pupuk.
Kalau petani terus-menerus hanya diberi tahu soal apa yang harus dipakai tanpa dijelaskan kenapa itu penting, mereka tidak pernah benar-benar tumbuh. Mereka hanya bergantung.
Lebih jauh, Better Business sebagai pilar kedua, nyaris tidak tersentuh dalam banyak program penyuluhan. Padahal inilah kunci petani naik kelas dari sekadar produsen pangan menjadi pelaku usaha agribisnis.
Petani idealnya bisa menghitung biaya produksi, memperkirakan keuntungan, mengenali pasar, bahkan menjalin kemitraan. Tapi kenyataannya, hanya sebagian kecil petani yang mampu membuat pembukuan sederhana.
World Bank dalam laporannya tahun 2020 menyebutkan hanya 11% petani Indonesia yang rutin mencatat biaya dan hasil panen mereka. Sisanya? Mengandalkan ingatan dan kebiasaan lama.
Sialnya, banyak penyuluh pun tak dibekali kemampuan dasar kewirausahaan. Mereka tidak dilatih untuk bicara soal branding produk pertanian, strategi pemasaran digital, atau bagaimana mengakses pasar modern seperti e-commerce.
Akibatnya, penyuluhan berhenti di benih dan pupuk. Sementara akses terhadap value chain yang lebih besar, dari pascapanen, pengemasan, distribusi, hingga akses ke retail modern, dibiarkan begitu saja. Padahal di sinilah sebenarnya letak kunci perubahan ekonomi petani.
Dan terakhir, Better Living, yaitu peningkatan kualitas hidup petani hanya akan tercapai kalau petani memiliki kemampuan mandiri. Tapi bagaimana mau mandiri, jika sejak awal yang ditanamkan adalah ketergantungan.
Kita terlalu sering menganggap keberhasilan penyuluh diukur dari seberapa cepat mereka menyalurkan bantuan. Seolah keberhasilan pertanian bergantung pada berapa ton pupuk disebar, bukan dari seberapa banyak petani berubah cara berpikirnya. Ini keliru besar. Kemandirian tidak bisa tumbuh dalam kultur subsidi permanen.
Lebih ironis lagi, penyuluh yang seharusnya menjadi penggerak perubahan justru kadang menjadi booster dari mental menunggu. Saat petani bertanya, apakah kalau gak ada bantuan, berarti gak bisa menanam.
Penyuluh seharusnya menjawab dengan alternatif solusi, bukan hanya mengiyakan dan menambah daftar penerima program. Tapi bagaimana bisa berharap lebih, kalau sistem menekan mereka untuk menyelesaikan dokumen dan laporan. Kalau target kerja mereka lebih banyak soal serapan anggaran daripada perubahan sosial.
Tak bisa kita salahkan sepenuhnya pada individu penyuluh. Faktanya, sistem kerja mereka sangat timpang. Rasio penyuluh dengan petani masih jauh dari ideal.
Menurut data Komisi IV DPR RI tahun 2022, rasio penyuluh aktif adalah 1:1.600 petani, padahal idealnya adalah 1:500. Banyak penyuluh juga masih berstatus honorer dengan gaji jauh di bawah UMK, tanpa tunjangan lapangan, tanpa pelatihan rutin, bahkan tanpa kendaraan operasional. Dalam kondisi seperti itu, sulit menuntut dedikasi penuh di lapangan.
Ditambah lagi dengan tekanan proyek jangka pendek. Penyuluhan hari ini lebih banyak bersifat programatis, ada proyek, ada kegiatan. Tidak ada proyek, ya tidak ada kegiatan. Banyak penyuluh dadakan yang hanya muncul saat ada anggaran.
Begitu program selesai, pendampingan terputus. Petani bingung, penyuluh pun tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, penyuluhan menjadi formalitas tahunan. Sekadar menggugurkan kewajiban, tanpa ada kesinambungan. Apa bedanya dengan sekadar distribusi barang.
Lalu di mana titik terang? Apakah semua penyuluh seperti itu? Tidak. Masih banyak penyuluh idealis yang tetap setia turun ke lapangan, mendampingi petani dengan sabar, mengajar tanpa pamrih.
Tapi mereka terseok-seok dalam sistem yang justru tidak mendukung. Mereka sering jadi minoritas yang lelah melawan arus. Dan kalau sistem ini tidak segera diperbaiki, penyuluh yang bagus pun bisa menyerah atau keluar dari sistem, karena merasa profesinya hanya dijadikan alat proyek, bukan agen perubahan sejati.
Penyuluhan harus direformasi dari hulu. Kurikulum penyuluhan harus diperbarui agar sesuai dengan tantangan zaman. Materinya harus mencakup pertanian adaptif, agroteknologi, pemasaran digital, serta manajemen risiko.
Penyuluh harus difasilitasi secara layak, seperti gaji yang mencukupi, pelatihan berkala, akses kendaraan, dan penghargaan kinerja berbasis perubahan sosial, bukan semata-mata administrasi. Evaluasi program pun harus bergeser dari berbasis input menjadi berbasis outcome. Bukan hanya melihat berapa benih disalurkan, tapi berapa petani yang meningkat pengetahuannya, usahanya, dan kehidupannya.
Pemerintah juga bisa mengintegrasikan teknologi digital untuk membantu tugas penyuluh. Proses pelaporan yang selama ini manual dan memakan waktu bisa disederhanakan dengan aplikasi yang ringan dan mudah digunakan.
Dengan begitu, waktu penyuluh bisa difokuskan ke lapangan, bukan ke layar komputer. Dan yang terpenting, biarkan penyuluh kembali menyuluh. Bukan menginput.
Karena pada akhirnya, pertanian yang maju tak dibangun oleh proposal atau laporan bantuan. Tapi oleh transformasi cara pikir para pelakunya. Dan itu hanya bisa terjadi jika penyuluh kembali pada peran utamanya, yaitu sebagai guru, sahabat, dan pembimbing para petani.
Penyuluh pertanian tidak seharusnya sibuk menghitung jumlah bantuan yang disalurkan. Tapi menghitung berapa banyak petani yang berubah menjadi lebih mandiri.
Itulah makna sesungguhnya dari penyuluhan, bukan sekadar mendistribusi barang, tetapi mendistribusi kesadaran. Dan kalau ingin benar-benar membangun pertanian Indonesia, pembangunan itu harus dimulai dari keberanian penyuluh untuk berpihak, bukan pada program, tapi pada petani.(**)
Leave a comment