KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Dana Desa sejatinya hadir sebagai bahan dasar pembangunan, seperti batu bata yang menyusun pondasi kemajuan di tingkat paling bawah pemerintahan. Namun, di banyak tempat, Dana Desa justru berubah arah—bukan lagi penguat pondasi, melainkan batu sandungan yang menjatuhkan langkah pembangunan, bahkan “batunangan” yang merusak kepercayaan publik.
Program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini sering kali terganjal oleh ulah oknum yang menjadikan dana tersebut sebagai ladang kepentingan pribadi. Alih-alih menjadi instrumen pemerataan ekonomi, Dana Desa justru menimbulkan kecemburuan sosial, penyalahgunaan wewenang, dan proyek-proyek siluman yang hanya indah di atas kertas.
Baca Juga :
Cek Kesiapan Event Triak 3, Wabup Kaur Pastikan Besok Berjalan Lancar
Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua kata kunci yang kerap hilang dalam pengelolaan Dana Desa. Musyawarah desa terkadang hanya formalitas, sementara keputusan sebenarnya telah disusun dalam ruang tertutup oleh segelintir pihak. Hasilnya, masyarakat hanya menjadi penonton di panggung pembangunan yang mestinya mereka perankan.
“Dana Desa itu amanah, bukan hadiah. Kalau niatnya membangun, maka setiap rupiah harus punya arah dan manfaat. Tapi kalau niatnya mencari keuntungan, maka cepat atau lambat akan jadi batu sandungan bagi dirinya sendiri,” ujar salah satu aktivis pemerhati kebijakan desa.
Sudah saatnya pemerintah desa menegaskan kembali komitmen moral dalam mengelola Dana Desa. Ia harus jadi “batu bata” yang memperkokoh jalan pembangunan, bukan batu sandungan yang menjerumuskan, apalagi “batunangan” — istilah sinis yang menggambarkan bagaimana dana publik justru dimanfaatkan untuk urusan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu.
Desa akan kuat bila pondasinya jujur. Dan kejujuran itu, sejatinya, dimulai dari bagaimana setiap rupiah Dana Desa digunakan: apakah untuk membangun masa depan, atau sekadar menumpuk kesalahan di masa depan.(yti)
One comment