NUSANTARAMAILS.COM — Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan wartawan dalam kasus pemerasan kembali menjadi sorotan publik.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah kasus bermunculan di berbagai daerah, memperlihatkan pola yang mencemaskan oknum LSM atau wartawan diduga meminta sejumlah uang kepada pejabat atau pengusaha dengan ancaman akan mempublikasikan informasi negatif.
Namun di balik fenomena ini, muncul pertanyaan penting, apakah para pejabat benar-benar hanya korban, atau mereka sebenarnya turut menciptakan ruang subur bagi praktik pemerasan ini?
Pemerasan Berkedok Kontrol Sosial
Peran LSM dan jurnalis dalam sistem demokrasi idealnya adalah sebagai pengawas kekuasaan, pelapor fakta, dan pembela kepentingan publik.
Namun, tak sedikit oknum yang menyalahgunakan label tersebut untuk kepentingan pribadi. Dalam OTT yang dilakukan di beberapa kabupaten, pelaku kedapatan meminta “uang tutup mulut” dengan iming-iming pemberitaan positif atau penghentian pelaporan ke aparat penegak hukum.
“Kami menemukan modus yang berulang, di mana pelaku mengklaim memiliki dokumen dugaan korupsi, lalu menawarkannya untuk ‘diselesaikan’ secara damai,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Eko Pranoto, dalam konferensi pers pekan lalu.
Pejabat : Korban atau Kompromis?
Menariknya, banyak pejabat yang menjadi target justru memilih untuk menyerahkan uang daripada melaporkan atau membantah tuduhan.
Baca Juga :
Bahas Hibah Lahan Prokimal, Pemda Kaur Rapat Tindaklanjut Bersama TNI AL
Ini menimbulkan tafsir baru: apakah karena mereka tidak bersalah tapi takut pencemaran nama baik, atau karena memang memiliki “celah” yang mudah dijadikan alat tekan?
“Kalau tidak merasa salah, kenapa takut dilaporkan atau diberitakan?” ujar Bambang Heryanto, pengamat hukum dan tata kelola publik dari Universitas Gadjah Mada.
“Dalam beberapa kasus, pejabat justru menyambut pemerasan itu dengan negosiasi, bukan penolakan. Ini mengindikasikan adanya simbiosis negatif.”
Antara Etika Pers dan Integritas Pejabat
Persoalan ini juga merusak citra pers dan LSM yang berintegritas. Dewan Pers dan organisasi jurnalis menyatakan keprihatinannya dan menyerukan pembersihan internal.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya integritas di kedua sisi.
“Kami tidak bisa membenarkan pemerasan oleh siapa pun, tapi kami juga tidak boleh menutup mata jika ada pejabat yang memilih menyuap untuk menutup kesalahan,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.
Solusi : Transparansi dan Ketegasan Laporan
Para ahli menilai satu-satunya cara untuk memutus rantai ini adalah melalui transparansi dan penegakan hukum yang tegas.
Pejabat yang menjadi sasaran pemerasan seharusnya melapor, bukan berkompromi. Sementara organisasi pers dan LSM harus memperkuat kode etik dan mekanisme pengawasan internal.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa kontrol sosial tanpa integritas justru menjadi alat pemerasan, sementara pejabat tanpa keberanian menjadi bagian dari masalah itu sendiri,” tutup Bambang Heryanto.
Sebagai catatan, tentunya mengimbau masyarakat untuk tidak menggeneralisasi bahwa semua LSM atau wartawan melakukan pemerasan.
Kasus-kasus ini harus dilihat sebagai peringatan bahwa lembaga-lembaga sosial dan pejabat publik harus terus diawasi secara profesional dan bermoral.(**)
One comment