NUSANTARAMAILS.COM – Memasuki tahun ke-11 perjalanan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN masih menyimpan berbagai persoalan. DD yang disalurkan melalui transfee langsung ke rekening desa dan dikelolah pemerintah desa masih tergolong stagnan.
Belum ada perubahan kearah yang lebih baik. Khususnya pada tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa itu sendiri. Meskipun menerima aliran APBN yang tidak sedikit setiap tahunnya, namun angka kemiskinan masih tergolong tinggi.
Setelah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) duluncurkan dan tidak membuahkan harapan sesuai tujuannya. Kini pemerintah kembali membuat terobosan baru dengan meluncurkan koperasi merah putih.
Mampukah kolaborasi DD dengan koperasi merah putih mendongkrak ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan. Jawabannya tentu bagaimana keseriusan mengimplementasikan program tersebut.
Baca Juga :
BREAKING NEWS: Sejumlah Orang Disebut Kena OTT Malam Tadi Gegara Politik Uang
Sebagai contoh, DD di Kabupaten Kaur yang dikelolah pemerintah desa hingga saat ini program yang dijalankan hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Lebih fokus pada pembangunan infrastruktur yang yang hasilnya tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan, relatif banyak yang terbengkalai tak terawat.
Tujuan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan bersama pun seakan mustahil tercapai dengan ketersediaan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya.
Lampun jalan misalnya, setahun terpasang sudah redup dan banyak tidak menyalah kembali. Pemasangan kamera CCTV yang lebih fokus pada rumah kepala desa.
Sumur bor, lebih banyak dikuasai oleh individu masyarakat tertentu dan kurang memberi manfaat dan efek bagi warga desa lainnya. Dimusim kemarau, masyarakat masih banyak yang kebingungan mendapat air bersih.
Gedung atau sarana olahraga pun menjadi bangunan tua yang tak berpenghuni. Gudang desa juga bernasib sama tak berfungsi sebagaimana mestinya.
Tahun ini, ketahanan pangan digalakkan sebagai langkah mendongkrak ketersediaan bahan pangan masyarakat yang dinilai belum akan berjalan sesuai misinya.
Kata kuncinya adalah evaluasi dan pengawasan serta audit yang benar terhadap pengelolaan DD. Dengan begitu akan mengurangi kemungkinan kebocoran disana sini terkait pengelolaan DD.
“Selama 11 tahun perjalanan DD, belum terlihat desa yang maju. Pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, SDM, pendidikan dan kesehatan masih tergolong rendah. Ini realitas yang terjadi di Kabupaten Kaur, harus ada keseriusan untuk mengevaluasi keseluruhan,” ungkap Seitapi (46).(yti)
One comment