SURABAYA || NUSANTARAMAILS.COM – Wujud program padat karya yang digagas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menuai persoalan dan sorotan dari wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Kota Surabaya.
Betapa tidak, program padat karya beberapa Kelurahan dan Kecamatan itu, Politikus perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai gagal. Bahkan, saat melaksanakan rapat pembahasan anggaran, pendapatan dan belanja daerah (APBD) bersama Camat, pihaknya mempertanyakan beberapa Kecamatan sudahkah punya salah satu program padat karya tersebut, dengan di jawabnya serentak sudah.
Namun, berapa jumlah angka kemiskinan yang menurun ketika terbentuk program padat karya? Lantas, para jajaran Camat pun tidak bisa menjawab, alias terdiam.
“Mereka (camat) tidak menjawab saat kami tanya. Kita bisa melihat sendiri, bahwa data program padat karya seberapa besar. Jadi, mari kita bersama-sama saling mengawasi APBD tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Hj. Camelia Habiba melalui keterangannya.
Baca Juga :
Tiga Bintara Polri Dipecat dari Kedinasan Dengan Tidak Hormat
Dia kembali menyebutkan bahwa, untuk sekarang program padat karya tidak ada yang mencapai maksimal. Itu juga tidak berjalan.
“Ini tidak berpolitik loh ya, tapi fakta. Seperti Kecamatan Bubutan saja padat karya tidak ada (berhasil),” ungkapnya.
Ketua PC Fatayat NU Kota Surabaya juga mempertanyakan program padat karya untuk keuangan yang di keluarkan cukup besar. Sepertinya, padat karya skala kecil tidak dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita tidak bisa menghitung angka pastinya itu. Setiap bidang nanti terbagi dalam program padat karya ada. Itulah, pintarnya Pemkot Surabaya membagi (split) anggaran tersebut,” tutur Habiba.
Dikatakan kembali, Pemkot Surabaya untuk mengatasi kemiskinan tidak punya roadmap (rincian). Kalau misalnya mempunyai itu roadmap maka secara grafik jelas. Jadi, tahun sekian ini memiliki roadmap, sehingga indikator (memberikan keterangan) dapat terukur.
“Kalau tidak punya roadmap, tidak terarah padat karya ini,” papar dia.
Dengan sentral wisata kuliner (SWK), kata Hj Habiba, ketika bangun obyek yang di tempati tidak turut mengajak di komunikasi, sehingga para pedagang tidak bakal betah. Karena, tidak sesuai keinginannya. Saat sepi pembeli, apakah ada dari pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya melakukan pendampingan pedagang agar mengelola keuangan.
“Jadi, apakah Dinkopdag ini sinergi atau berkolaborasi dengan pariwisata. Misalkan, pengamen angklung terkena razia di jalanan lalu di amankan Satpol PP di berdayakan ke pariwisata, sehingga ada pembinaan. Mereka bisa diletakkan ke beberapa SWK, atau cafe, maupun kalangan kelas elit hotel, sedangkan ini tidak ada,” ucapnya.
Oleh karenanya, sambung Hj Habiba, harus Pemkot faham untuk kebutuhan tingkat permasalahan perekonomian. Paling tidak, ad pakar ekonomi yang menyampaikan untuk kebutuhan SWK berapa, itulah baru di bangun.
“Nah ini tidak, dengan membangun lalu ada permintaan dari anak ranting membutuhkan pekerjaan di buatkan SWK, seperti ini yang kurang kondusif,” sebutnya. (fzi/yti)
Leave a comment